Jakarta, mwplayer Indonesia
—
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
meyakini tuduhan
Amerika Serikat
(AS) terkait praktik pengalihan pengiriman barang (
transshipment
) melalui Indonesia tidak akan mengganggu proses kesepakatan perdagangan kedua negara.
Airlangga mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan laporan AS mengenai dugaan praktik tersebut. Namun, ia menilai tuduhan yang disampaikan pemerintah AS tidak sesuai dengan kondisi faktual di Indonesia.
“Kan belum ada langkah apa-apa, jadi kita monitor saja. Tapi apa yang disampaikan kan tidak sesuai dengan faktanya yang ada,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya mengenai dampak tuduhan transshipment terhadap
Agreement on Reciprocal Trade
(ART) Indonesia-AS, Airlangga memperkirakan hal tersebut tidak akan memengaruhi kesepakatan.
“Sepertinya tidak akan mempengaruhi ART,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan kesepakatan ART antara Indonesia dan AS telah ditandatangani. Saat ini, pemerintah masih menunggu proses lanjutan yang berkaitan dengan Section 301.
“Karena ART kan kita sudah tanda tangani. Dan tinggal menunggu proses selanjutnya dari Section 301. Kalau itu sudah ada penyempurnaan, akan ada amendment. Kemudian proses berikutnya adalah ratifikasi masing-masing,” jelasnya.
Pemerintah AS sebelumnya menuding sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi jalur bagi produk China untuk menghindari pengenaan tarif melalui praktik
transshipment
.
Tuduhan tersebut tertuang dalam laporan setebal 24 halaman yang membahas praktik pengalihan pengiriman barang, terutama melalui negara-negara yang memiliki pelabuhan utama.
Dalam laporan tersebut, eksportir China disebut memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal barang untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah ketika produk masuk ke pasar AS.
Gedung Putih menyebut praktik tersebut sebagai “China’s Shadow Transshipment Network” atau jaringan
transshipment
bayangan China.
Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam masuk dalam kategori Tier 2. Kategori tersebut mencakup negara-negara yang dinilai Washington memiliki volume
transshipment
signifikan serta integrasi yang lebih dalam dengan rantai pasok dan sumber bahan baku yang berkaitan dengan China.
[Gambas:Video mwplayer]
(lau/sfr)
Baca lagi: Shanghai Pasang 100 Terminal AI Demi Manjakan Turis Asing
Baca lagi: BPKH Ungkap Dana Rp10 T dari 400 Ribu Data Calon Haji Diduga Invalid
Baca lagi: Beda ISPA dan Iritasi Asap, Kenali Gejalanya
